Anda boleh tidak suka mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Anda bahkan mungkin benci Ahok. Namun, jika Anda melintas dengan nyaman di Simpang Susun Semanggi, menembus kemacetan di pusat kota Jakarta, ingatlah bahwa Anda sedang menikmati 'warisan Ahok.'
Suka atau tak suka, harus diakui bahwa berkat Ahok-lah maka Simpang Susun Semanggi ini bisa dibangun secepat ini. Ironinya, ketika kita semua menikmati bangunan baru ini, Ahok justru sedang 'menghitung hari' di rumah tahanan Mako Brimob Kelapa Dua.
Entah, apa yang dipikirkan Ahok tatkala ia menyadari Simpang Susun yang didorong pembangunannya oleh dirinya kini sedang dinikmati oleh warga Jakarta. Saya membayangkan, mungkin Ahok akan tersenyum di selnya.
Simpang Susun Semanggi direncanakan akan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus nanti, bertepatan dengan peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI. Tetapi hari ini pun Simpang Susun itu sudah bisa dinikmati sebagai bagian dari uji coba.
Untuk sementara, hanya mobil atau kendaraan roda empat ke atas yang boleh melintasinya. Untuk sepeda motor masih belum diperbolehkan, karena Simpang Susun ini terlalu tinggi dan dipandang bias berbahaya bagi pengendara sepeda motor. Perlu dipersiapkan peraturannya agar aman bagi pengendara sepeda motor.
Simpang Susun ini terasa megah dan indah, dengan lampu warna-warni yang cemerlang di waktu malam hari. Simpang Susun ini mulai dikerjakan pembangunannya di era kepemimpinan Ahok di Jakarta, sejak 2014. Yang unik, infrastruktur ini dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Pihak swasta-lah yang mendanai pembangunan simpang susun ini, lewat dana KLB (koefisien lantai bangunan) atau CSR (corporate social responsibility). Kalau menunggu dana dari APBD, mungkin warga Jakarta harus menunggu lebih lama untuk terwujudnya Simpang Susun ini.
Meskipun pola tanpa menggunakan APBD ini dianggap menguntungkan, tak urung Ahok juga dikritik oleh pengamat dari pihak 'oposisi.' Yakni, kubu pendukung Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Pengeritik mengatakan, jika Simpang Susun ini dibiayai dengan uang swasta, harusnya uang itu dimasukkan dulu ke APBD dan baru kemudian melakukan tender. Dana yang di luar APBD dipandang berpotensi kurang transparan.
Selain itu untuk proyek fasilitas publik, dianjurkan untuk mengunakan APBD. Dana swasta adalah pilihan terakhir. Karena uang yang digunakan sepenuhnya dari swasta, jika nanti terjadi apa-apa dengan hasil proyek itu --misalnya, justru jalanan tambah macet-- pihak swasta dikhawatirkan akan lepas tangan.
Apapun kritik terhadap cara Ahok memanfaatkan dana swasta, faktanya hasil konkretnya sudah ada di depan mata. Kita tinggal menikmati saja, sambil berjaga-jaga jika ada hal-hal yang terjadi di luar rencana. Masih mau menyalahkan Ahok? Dia sudah dipenjara kok!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar